Puruk Cahu Lintas Mura News-Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)akan upayakan solusi konflik antara Karyawan dan pihak PT.Harmoni Panca Utama( HPU). Maka dari itu Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) Rahmanto Muhidin, S.H., M.H., berkomitmen akan memperjuangan nasib dan hak-hak para karyawan lokal yang diduga tidak dipenuhi oleh PT.HPU.
“Tadi pagi sudah kita terima aduan mereka ke Komisi I dan II. Tadi juga kita sudah membahas bersama dengan segenap Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Pemerintah Daerah dalam hal ini Disnaker, DPRD Komisi l dan Komisi ll, Kapolres, Sekwan, dan Unsur Forkopimda, untuk menyampaikan keluh kesah karyawan itu, dan kita ingin mengedepankan musyawarah mufakat, tolong diselesaikan itu secepatnya,” Kata Rahmanto, kepada awak media, Senin (31/7/2023) .
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan Investigasi ke lokasi untuk memastikan kebeneran masalah tersebut, sekaligus melakukan koordinasi langsung dengan pihak manajemen perusahaan terkait keluhan karyawan PT HPU yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi.
“Kita menghormati perusahaan itu, tetapi perusahaan juga harus bijaksana dalam artian memberlakukan karyawan lokal sebagaimana perusahaan memberlakukan karyawan lainnya, karena mereka semua karyawan perusahaan PT. HPU memiliki hak yang sama dan dilindungi Undang-undang,” ujar Rahmanto.
Rahmanto menegaskan, agar perusahaan tidak semena-mena mengambil kebijakan sepihak yang merugikan hak-hak karyawan lokal dan menjunjung tinggi karyawan kiriman dari luar daerah. Rahmanto juga berharap pihak PT. HPU dapat bijaksana demi menjaga kepentingan citra nama baik perusahaan.
“Perlu diingat kembali bahwa sejak awal izin prinsip perusahaan itu berinvestasi di wilayah Murung Raya, adalah berkewajiban meningkatkan ekonomi, sosial budaya masyarakat setempat, dan memberdayakan masyarakat umum. Jadi jelas, sudah saya sampaikan ini kepada pemerintah daerah setempat,” ungkapnya.
Rahmanto mengimbuhkan, akan segera mengandekan rapat bersama pimpinan DPRD Murung Raya, dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dan Pihak Kepolisian, untuk membahas lebih lanjut terkait perosalan tersebut.
“Untuk memperketat pengawasan terhadap beroperasinya PT. HPU,” tandas Rahmanto.(kspl)
